News
All about our news
advokat
hukum
income tax
kantor hukum
konsultan
konsultan hukum
konsultan pajak
KWR Global
kita
law
law firm
pajak
pajak kendaraan bermotor
pajak pertambahan nilai
pajak penghasilan
pengacara
PPH
PPN
tax
tax amnesty
BIKPI Pofile
PUTUSAN SENGKETA PAJAK RENO KENTDRINAN SEBAGAI KUASA HUKUM PT.SEKAWAN INTIPRATAMA TBK
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-11/PJ/2025 TENTANG KETENTUAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, DAN BEA METERAI
DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN
Keterangan Tertulis 3 Januari 2025 terkait
Penerbitan Peraturan Direktur Jenderal Pajak mengenai petunjuk teknis penerbitan Faktur Pajak dalam rangka pelaksanaan PMK Nomor 131 Tahun 2024
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-1/PJ/2025, TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBUATAN FAKTUR PAJAK DALAM RANGKA PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 131 TAHUN 2024 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR BARANG KENA PAJAK, PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK, PENYERAHAN JASA KENA PAJAK, PEMANFAATAN BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN, DAN PEMANFAATAN JASA KENA PAJAK DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN
PMK 131 Tahun 2024, PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR BARANG KENA PAJAK, PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK, PENYERAHAN JASA KENA PAJAK, PEMANFAATAN BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN, DAN PEMANFAATAN JASA KENA PAJAK DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN
PP Nomor 58 Tahun 2023, Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21
PMK No.83 Tahun 2021, Perubahan Atas PMK No.239/PMK.03/2020 Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Jasa dan Barang
PMK No.82 Tahun 2021, Perubahan Atas PMK No.9/OMK.03/2021 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi COVID 2019
PMK No. 196 Tahun 2021, Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak
UU Nomor 7 Tahun 2021, Harmonisasi Peraturan Perpajakan
Update E-FAKTUR 3.1
ND-93/PJ/PJ.03/2020, Pelaksanaan Kewajiban Pemotongan PPH Atas Deviden Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja
WE
ARE